Foto: Khaidir Putra saat menjelaskan keberadaan posisi MPU Kabupaten Bener Meriah
Bener Meriah- Salah seorang aktivis di Bener Meriah Khaidir Putra atau di kenal dengan sebutan Cak Dier, mengungkap kekecewaannya tentang kondisi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bener Meriah.
“MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Di Kabupaten Bener Meriah ini sudah di ambang kehancuran, karena hampir beberapa tahun ini kita sama sekali tidak mengetahui apa dan bagaimana peran dan fungsi MPU itu,” kata Cak Dier kepada lensa7.com, Selasa, 20/05/2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kata Cak Dier, MPU yang seyogyanya berperan sebagai pemberi saran kepada Pemerintahan justru seperti Lembaga yang sudah tidak tau melakukan kegiatan apa. Kalau begini, tentu sangat rugi daerah ini mengeluarkan biaya untuk gaji mereka tapi justru mereka bertindak seperti kasir minimarket yang selalu dibelakang meja, ungkap Cak Dier.
“Kita bisa saja menduga, kurangnya kegiatan MPU ini karena ada beberapa pengurus MPU juga merangkap sebagai pengurus Partai Politik atau Anggota Partai Politik, sehingga agak sulit bisa berfikir kritis dan bekerja demi kepentingan daerah,” terangnya.
Menurut Cak Dir, sesuai dengan prinsip independensi dan profesionalitas, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam kepengurusan maupun kegiatan politik. Hal ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan netralitas MPU dalam memberikan fatwa, nasihat, dan rekomendasi keagamaan.
“Anggota MPU harus bebas dari pengaruh politik dan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mereka harus mampu memberikan pandangan dan nasihat keagamaan yang murni dan objektif, berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam,” ucapnya.
Dengan menjaga independensi dan netralitas, MPU dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai, berdasarkan nilai-nilai agama Islam.
Khaidir Putra juga mengatakan, jika anggota MPU terlibat dalam kepengurusan politik, maka keputusan dan fatwa yang mereka keluarkan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga tidak lagi bersifat netral dan objektif. Juga, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap MPU jika mereka melihat bahwa anggota MPU terlibat dalam kepengurusan politik.
“Saya berharap kepada Bupati Bener Meriah untuk segera melakukan evaluasi terhadap keberadaan para komisioner MPU, agar mereka tidak dicap sebagai benalu di Pemerintahan, ‘keberadaannya di akui tapi tidak berfungsi’,” cetus Khaidir.
